menyelesaikan konflik dalam persepakbolaan Indonesia

Pada rapat kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR RI, 7 Pebruari 2012, Menteri Pemuda dan Olahraga menyampaikan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah guna menyelesaikan konflik dalam PERSEPAK BOLAAN INDONESIA, khususnya menyangkut kepengurusan PSSI.

Langkah yang dimaksud, meliputi:

• Setelah beberapa kali upaya melaksankan Kongres, termasuk Kongres 20 Mei 2011 yang dilaksanakan oleh Komite Normalisasi tidak berhasil memilih pengurus baru, akhirnya terselenggara Kongres PSSI pada tanggal 9 Juli 2011 di Solo yang berhasil memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Komite Eksekutif.

• Djohar Arifin Husin terpilih menjadi Ketua Umum PSSI dan Farid Rahman terpilih menjadi Wakil Ketua Umum serta 9 anggota Komite Eksekutif PSSI, yaitu Sihar Sitorus, La Nyala Mattalitti, Mawardy Nurdin, Robertho Rouw, Widodo Santoso, Erwin Dwi Budiman, Tuty Dau, Tony Apriliani dan Bob Hippy, yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan KLB No. 02/KLB-PSSI/2011 dan SK KLB No. 03/KLB-PSSI/2011 tanggal 9 Juli 2011.

• Selanjutnya Kepengurusan PSSI Periode 2011-2015 dikukuhkan oleh Ketua Umum KONI pada tanggal 8 Nopember 2011.

• Beberapa waktu setelah terbentuknya kepengurusan PSSI periode 2011-2015, ada beberapa kebijakan PSSI yang dianggap kontroversi oleh sebagian anggota Komite Eksekutif, klub dan pelaku sepakbola tanah air, antara lain:

·        Penggantian pengelola kompetisi dari PT Liga Indonesia ke PT Liga Prima Indonesia sportindo (LPIS);
·      Penambahan jumlah klub peserta kompetisi profesional Level 1 yang semula 18 klub menjadi 24 klub;
·        Pemecatan 4 anggota Komite Eksekutif;
·        Kasus Diego Michiels;
·        Pemberian sanksi kepada beberapa klub dan Pengprov;
·        Batalnya Persipura berlaga di Liga Champion Asia.

• Ketidakpuasan terhadap kebijakan PSSI menimbulkan beberapa reaksi antara lain sebagai berikut:

·        PT. liga Indonesia tetap menyelenggarakan Kompetisi sehingga muncul kembali dualisme kompetisi;
·        Munculnya tuntutan Kongres Luar Biasa;

• Masing-masing pihak mendasarkan pada interpretasi statuta PSSI dan statuta FIFA. Pihak yang tidak puas beranggapan, PSSI melanggar Statuta, sedangkan PSSI menganggap kebijakannya sah sesuai dengan statuta PSSI dan statuta FIFA dan tidak ada keputusan kongres yang dilanggar.

• Dalam situasi sengketa semacam ini posisi pemerintah bersikap netral dan mendorong proses rekonsiliasi melalui mediasi dan persidangan arbitrase olahraga sesuai ketentuan perundangan.

• Peraturan/Perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut antara lain:

a.   Pasal 69 Statuta PSSI, yakni: “PSSI mengadakan Suatu Badan Arbitrase yang menangani semua perselisihan internal nasional antara PSSI, anggota-anggotanya, pemain-pemain, petugas dan pertandingan serta agen pemain yang tidak berada dibawah kewenangan badan-badan hukumnya. Komite Eksekutif menyusun peraturan khusus mengenai komposisi, kewenangan dan peraturan prosedur mengenai persidangan Arbitrase ini”.
b.  Pasal 88 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yakni:
(1)    Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga;
(2)    Dalam hal musyawarahg dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(3)    Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yuridiksinya.

• Oleh karena itu pemerintah telah meminta Ketua Umum KONI untuk melakukan mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Laporan terakhir Ketua Umum KONI, proses mediasi secara intensif sedang dilakukan dengan berbagai pihak.

• Kami berharap mediasi bisa berhasil, namun jika tidak berhasil maka arbitrase menjadi pilihan terbaik melalui BAORI (Badan Arbitrase Olahraga Indonesia) yang ada di KONI maupun BAKI (badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia) yang berada di KOI. Menurut infoemasi proses pada kedua badan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2 s/d 3 bulan atau lebih cepat.

• Apabila upaya penyelesaian melalui badan Arbitrase tersebut dianggap kurang memuaskan maka dapat ditempuh upaya melalui Arbitrase IOC yakni Court Arbitration du Sport (CAS) yang berkedudukan di Swiss.

• Pemerintah tidak mendukung KLB, karena tidak akan menyelesaikan persoalan, tidak dapat memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga yang ada adalah mana yang kuat.

• Dengan tidak mendukung KLB berarti pemerintah tidak akan membantu/memfasilitasi pelaksanaan KLB.

• Namun demikian pemerintah tidak bisa melarang adanya KLB selama sesuai dengan Statuta PSSI maupun Statuta FIFA. Namun pemerintah tidak menganjurkan hal tersebut, karena hanya akan membuat kita terjebak pada kondisi mengurusi pengurus, bukan mengurusi sepakbola dan prestasi atlet-atletnya.

• Pemerintah berharap mediasi yang dilakukan Ketua Umum KONI bisa memperoleh hasil yang memuaskan semua pihak.

• Pemerintah menghimbau semua pihak agar mengedepankan semangat rekonsiliasi, sehingga bisa melangkah maju untuk berprestasi.

• Dalam hal pembentukan timnas, Pemerintah tetap berprinsip non diskriminatif. Timnas merah Putih tidak boleh mendiskriminasikan suku, agama, ras, golongan maupun asal klub.

• Pemerintah tidak akan memberikan fasilitas jika pembentukan Timnas mengabaikan prinsip non diskriminatif.

Demikianlah penyampaian Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Dr. Andi A. Mallarangeng. Pada bagian lain, Menpora menyampaikan tentang penguatan olahraga dengan pendanaan dari masyarakat.

Artikel Terkait